Tentang PDRI, PRRI dan Pahlawan Pejuang dari Minangkabau

HARI BELA NEGARA DAN PRESIDEN RI KE-2 SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Baru saja Pemerintah Republik Indonesia (RI) memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Sjafruddin Prawiranegara. Sudah tentu seluruh Bangsa Indonesia menyambut hal ini karena peranannya menyelamatkan negara RI dari jurang kehancuran akibat pendudukan Belanda (Agresi Militer II) atas Yogyakarta pada 19 Desember 1948 dan penahanan presiden, wakilnya dan para menteri.

Tetapi yang kita masih lupa adalah Sjafruddin Prawiranegara sebetulnya adalah Presiden ke-2 RI karena meskipun gelarnya Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), merangkap Menteri Pertahanan, penerangan dan Luar Negeri ad.interim, tetapi peranannya mengambil alih pemerintahan di Sumatera Barat sudah setingkat Presiden karena presiden, wakil presiden dan para menteri berada di tahanan.

Selanjutnya, peranan militer di samping Sjafruddin Prawiranegara dalam mengambil keputusan sering dilupakan. Dalam hal ini peranan Kolonel Hidayat Martaatmadja, lelaki kelahiran Cianjur, Jawa Barat, 26 Mei 1915. Sedangkan Sjafruddin, pria kelahiran Banten 28 Februari 1911. Dilihat dari tempat lahirnya ini, peranan warga kelahiran Jawa Barat tidak kecil dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Itu sebabnya bekas-bekas sejarah di Jawa Barat sangat akrab dengan apa yang terjadi di Sumatera Barat.

Apa peranan Kolonel Hidayat, yang kita sebut saja peranan militer? Pada waktu itu Kolonel Hidayat sedang berada di Bukittinggi sebagai Panglima tentara Teritorium Sumatera, yang juga adalah Wakil I kepala Staf Angkatan Perang RI.Ketegasan militer dalam mengambil keputusan memang tidak diragukan lagi dari pada sipil. Mungkin tanpa Kolonel Hidayat, ketegasan untuk membentuk PDRI secepat mungkin tidak akan tercapai. Saya hanya berasumsi bahwa adanya kedua tokoh itu di Sumatera Barat sangat membantu satu dengan yang lain.Jadi kalau boleh saya katakan, peranan sipil dan militer memang sejak kemerdekaan terbentuk dengan sendirinya, karena sipil maupun militer memiliki satu tujuan, ingin Indonesia betul-betul merdeka dari penjajahan.

Akhirnya, Rabu, 22 Desember 1948, di Halaban, sekitar 15 km dari Payakumbuh (Sumatera Barat) PDRI "diproklamasikan."Keesokan harinya, 23 Desember 1948, Sjafruddin berpidato: "Belanda menyerang pada hari Minggu, hari yang biasa dipergunakan oleh kaum Nasrani untuk memuja Tuhan. Mereka menyerang pada saat tidak lama lagi akan merayakan Hari Natal Isa AS, hari suci dan perdamaian bagi ummat Nasrani. Justru karena itu semuanya, maka lebih-lebih perbuatan Belanda yang mengakui dirinya beragama Kristen, menunjukkan lebih jelas dan nyata sifat dan tabiat bangsa Belanda: Liciknya, curangnya, dan kejamnya.

Karena serangan tiba-tiba itu mereka telah berhasil menawan Presiden, Wakil Presiden,Perdana Menteri dan beberapa pembesar lain.Dengan demikian, mereka menduga menghadapi suatu keadaan negara Republik Indonesia yang dapat disamakan dengan belanda sendiri pada saat negaranya diduduki Jerman dalam Perang Dunia II, ketika rakyatnya radeloos (kehilangan akal), pemimpinnya redeloos (putus asa) dan negaranya reddeloos (tidak dapat ditolong lagi).

Tetapi kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara RI tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah tumbuh hilang berganti. Kepada seluruh Angkatan perang Negara RI, kami serukan: bertemprlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkan hal itu untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh."

Sesungguhnya, sebelum Presiden Soekarno dan Wakilnya Hatta menyerah, mereka sempat mengetik dua buah kawat. Pertama, memberi mandat kepada menteri kemakmuran Mr.Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Kedua, jika ikhtiar Sjafruddin gagal, maka mandat diberikan kepada Mr.A.A.Maramis untuk mendirikan pemerintah dalam pengasingan di New Delhi, India. Sjafruddin sendiri tidak pernah menerima kawat itu, karena kacaunya saluran komunikasi Yogyakarta-Bukittinggi, di samping keburu Yogya telah jatuh ke tangan Belanda,tetapi setelah berbulan-bulan mengetahui perihal mandat tersebut. Dengan demikian,Sjafruddin sebetulnya sah menyebut dirinya Presiden, sekali pun ia tidak pernah menggunakan istilah ini, karena kerendahan hatinya.

Pada saat ini Radio Republik Indonesia (RRI) yang mengumandangkan suara Indonesia Merdeka ke seluruh dunia berhenti mengudara. Sebaliknya Radio Belanda Hilversum berkesempatan mengeluarkan suara-suara negatif dan telah menyiarkan secara lantang bahwa Republik Indonesia sudah hancur. bahkan sebagian dunia mempercayai berita ini.

Di sinilah peranan Aceh kembali tampak, setelah rakyatnya memberikan sebuah pesawat terbang Dakota yang menjadi pesawat pertama bangsa Indonesia. pada saat-saat genting inilah Aceh berperan dan pada saat itu juga, Gubernur Militer aceh, Langkat dan Tanah Karo dalam Sidang Dewan Pertahanan Daerah memutuskan pada tanggal 20 desember 1948, sebuah pemancar radio yang kemudian dinamakan Radio Rimba Raya harus telah mengudara. pemancarnya yang kuat itu sengaja didatangkan dari luar negeri, sehingga pada tanggal 20 Desember 1948 malam, Radio Rimba Raya mengudara menembus angkasa memberitakan bahwa Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila masih ada dan Revolusi 1945 masih tetap menyala.

Betapa pentingnya peristiwa di masa PDRI ini, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006, tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai HARI BELA NEGARA.

.

HIDAYAT TOKOH DI BALIK PDRI

Oleh Dasman Djamaluddin

Seorang pengamat buku, Pracoyo Wiryoutomo pernah berkomentar bahwa sebuah buku akan berarti bagi pembaca bila memberikan wawasan, gagasan dan pengetahuan baru. Bukan hanya itu, buku yang banyak dijekar pembaca juga harus menyajikan fakta, data, dan temuan baru. Terlebih lagi bagi bacaan kesejarahan, keakuraisn fakta dan kronologi peristiwa menjadi kunci utama untuk menarik pembaca.

Apa yang dapat saya komentari ketika membaca buku Hidayat, Father, Friend and Gentlemen (Jakarta: Legiun Veteran Republik Indonesia,2007) ? Pertama-tama saya ingin mengatakan, bahwa yang dimaksud Pracoyo juga sebuah biografi. Karena Alm.Kuntowijoyo, salah seorang dosesn di Universitas Gajahmada dalam bukunya Metodologi Sejarah menegaskan bahwa biografi itu adalah sejarah.

Selanjutnya tentang kakurasian fakta dan kronologi peristiwa, Buku Hidayat, Father, Friend and Gentleman, tebal 218 halaman, ditulis anak perempuannya, mantan Wartawan Pedoman, Dewi Asiah Rais Abin. Jadi kekurasian fakta dapat dipertanggung jawabkan. Buku ini tidak ada bedanya, sebagaimana seorang ayah bertutur kepada anak perempuannya dari halaman 33-87 tentang berbagai masalah, juga perasaan bathin seorang ayah, sama halnya ketika Presiden Soekarno menumpahkan unek-uneknya kepada Megawati, anak perempuannya. Di halaman ini banyak hal menarik dan masalah-masalah baru yang ditemukan tentang Hidayat, seorang Jenderal yang rendah hati.

Nama Letnan Jenderal Hidayat Martaatmadja tidak begitu mencuat ke permukaan, tetapi beliau adalah tokoh yang sangat berperan ketika Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Sumatera Barat. Sebagai seorang militer, Hidayat cepat mengambil keputusan dan tak pernah ragu-ragu. Beliau mendesak dan mendukung penuh Syafruddin Prawiranegara yang masih ragu-ragu. Dalam hal ini Hidayat menuturkan sebagaimana (halaman 116):

"Untuk mempertahankan kelangsungan pemerintah Republik Indonesia yang praktis tidak ada lagi, Sdr.Syafruddin cs sudah memikirkan untuk membantuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Tetapi Saudara Syafruddin kelihatannya belum sampai kepada keputusan yang tuntas. Oleh karena itu, kawan-kawan, antara lain, Kapten Islam Salim yang menjadi ADC/Asisten saya, membesarkan hati saya supaya mendorong Sdr.Syafruddin Prawiranegara. Dengan begitu saya (sebagai Panglima Sumatra) memberi jaminan dukungan sepenuhnya, sehingga Pak Syafruddin menjadi bulat pendiriannya membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia," ujar Hidayat.

Ketika Jenderal Hidayat meninggal dunia, Senin, 24 Oktober 2005, di usia 90 tahun, tidak satu pun media massa dan lektronik memberitakannya. Bahkan wartawan senior Rosihan Anwar mengkhususkan diri menulis di Harian Kompas, Jum'at 2 Desember 2005 yang di dalam buku ini dikutip dari halaman 208-217."Ketika Jenderal Hidayat meninggal dunia, banyak wartawan Indonesia dari generasi muda yang memegang kendali meja berita juga tidak kenal almarhum. Akibatnya tiada sepatah kata pun ada beritanya: Hidayat who ?,siapa Hidayat?," tulis Rosihan Anwar.

Hingga akhir hayatnya, Hidayat kurang diperhatikan. Semula Markas Besar AD menyediakan Wakil Kasad selaku inspektur upacara pemakaman (halaman 209). Tetapi, menurut Letnan Jendera;l TNI-AD (Purn) Rais Abib, suami Dewi (menantu Pak Hidayat), Pak Hidayat patut diberi penghormatan terakhir yang setara."Almarhum selain memegang bintang republik juga pernah menjadi Menteri."

Rais Abin menelepon Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang dikenalnya baik, lalu menerangkan situasi. JK bertindak sigap dengan meminta pemakaman secara militer dan Menteri Pertahanan Dr.Juwono Soedarsono sebagai Inspektur Upacara.

Bahkan Mayor (Purn) Oetarjo, Mantan Kepala Staf Sub.Territorial VII Tapanuli/Sumatera-Timur Selatan, mensejajarkan Hidayat dengan panglima-panglima perang dari negara-negara lain, seperti Montgomery dari Inggris, Mac Arthur dari Amerika Serikat, Zukov dari Rusia, Peng The Huai dari Cina.

Untuk hal ini, siapa yang menulis sejarah, di lembaga mana dia bekerja, pada waktu apa sejarah itu ditulis serta independenkah sang penulis, merupakan faktor-faktor penentu apakah sejarah yang ditulis bisa ditampilkan seobyektif mungkin atau tidak?

Seperti yang dialami Letnan Jenderal (Purn) Hidayat Martaatmadja. Suatu sumber dengan sumber yang lainnya berbeda. Buku 25 Tahun LVRI (Jakarta:LVRI, 1982), Puji Syukur 25 Tahun Indonesia Merdeka (Jakarta: Departemen Penerangan) dan 30 Tahun Indonesia Merdeka (Sekretariat Negara) tidak sama. Hidayat tidak tertera dalam Buku 25 Tahun LVRI, sedangkan dalam Buku 25 Tahun Indonesia Merdeka, nama beliau tercantum sebagai Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi dalam Kabinet Kerja III, 6 Maret 1962 hingga 13 November 1963.

Buku ini menarik karena menuturkan peranan Hidayat, pada tanggal 19 Desember 1948, di mana pasukan Belanda kembali menyerang tanah air Indonesia. Serangan ini ditujukan ke Ibu Kota Republik Indonesia di Yogyakarta, sehingga dikuasai Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta sejumlah menteri yang berada di Ibu Kota Yogyakarta ditangkap. Belanda menganggap Republik sudah tamat riwayatnya. Radio Republik Indonesia (RRI), berhenti mengudara.Suara-suara sumbang ini diperkuat Radio Belanda Hilversum, yang secara lantang menyiarkan bahwa Republik Indonesia sudah hancur. Bahkan sebagian dunia mempercayai berita itu.

Terbentuknya PDRI di Sumatera Barat, sebagai salah satu tonggak sejarah yang membuktikan kepada dunia bahwa Negara Indonesia tidak bubar, meskipun para pemimpin negara Republik Indonesia ditangkap dan ditahan. Beberapa jam sebelum kejatuhan Yogya, sebuah sidang darurat kabinet berhasil mengambil keputusan historis yang amat penting. Presiden dan Wakil Presiden memberikan mandat (menguasakan) kepada Mr.Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI di Sumatera. Jika gagal mandat ini akan diserahkan kepada Dr.Soedarsono, Mr.Maramis dan Palar untuk membantuk exile-government di New Delhi, India. Tetapi mandat ini tidak jadi dikirim melalui telegram karena kacaunya komunikasi Yogyakarta-Bukittinggi, di samping keburu Yogya telah jatuh ke tangan Belanda.

Meski surat mandat tidak pernah sampai ke tangan Mr.Syafruddin Prawiranegara yang pada waktu itu menjabat Menteri Kemakmuran RI dan sedang berada di Bukittinggi, tetapi naskahnya telah beredar di antara para pejuang bangsa. Akhirnya, Mr.Syafruddin Prawiranegara, terutama dengan Kolonel Hidayat, yang pada waktu itu juga berada di Bukitttinggi sebagai Panglima Tentara Teritorium Sumatera, yang juga adalah Wakil I Kepala Staf Angkatan Perang mengambil inisiatif sendiri (tanpa mandat dari Pusat) membentuk PDRI. Sekarang peristiwa 19 Desember 1948, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006, ditetapkan sebagai Hari Bela Negara.

Hidayat Martaatmadja, Lahir di Cianjur, Jawa Barat, 26 Mei 1915, Tahun 1947-1948, Kepala Staf/Wakil Panglima Siliwangi, Tahun 1948-1949, Wakil I Kepala Staf Angkatan Perang RI, merangkap Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra, Tahun 1949-1951, Kepala Staf Q Angkatan Perang RI, Tanggal 10 Maret 1954, Sekjen Kementerian Pertahanan RI, Tahun 1959-1960 Menteri Muda Pertahanan Kabinet Kerja I, Tahun 1960-1962, Deputi Menteri Keamanan Nasional Kabinet Kerja II, Tahun 1962-1963 Menteri Veteran Kabinet Kerja III, Tahun 1964- 1966 Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Kabinet Dwikora, Tahun 1966-1968 Duta Besar RI untuk Canada dan Tahun 1968-1970, Duta Besar RI untuk Australia dan Selandia Baru (tulisan ini dimuat pula dalam Majalah Veteran,Vol I,No.2.Desember 2010 halaman 46-47/http://dasmandj.blogspot.com)

”Koto Tuo Lautan Api” Diperingati

Limapuluh Kota, Padek-- Setelah cukup lama terlupakan dari pentas sejarah perjuangan bangsa, peristiwa heroik ”Koto Tuo Lautan Api” yang terjadi di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, 10 Juni 1949 lampau, kini mulai diperingati. Walau puncak peringatannya belum dilakukan dalam skala kabupaten, provinsi, ataupun nasional seperti Peristiwa Situjuah dan Hari Jadi PDRI. Namun peringatan peristiwa ”Koto Tuo Lautan Api” pada tahun ini, dinilai cukup semarak dibanding tahun-tahun lampau.

Buktinya, sepanjang minggu kemarin, ratusan anak Nagari Koto Tuo nampak antusias dan semangat memperingati acara ini. Bahkan, sederet acara yang menggugah rasa nasionalisme, kesetiakawanan, dan kepedulian, sengaja digelar.

Seorang anak Nagari Koto Tuo yang juga Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Limapuluh Kota Marnidaswati menginformasikan, di antara acara yang digelar untuk memperingati peristiwa heroik di kampungnya, antara lain adalah sunnatan massal gratis.

”Selain itu, anak Nagari Koto Tuo juga menggelar acara malam heroik, di mana anak-anak nagari membaca puisi perjuangan dan mendengar kisah membela tanah air yang terjadi puluhan tahun lalu,” kata Marnidaswati kepada Padang Ekspres, Senin (30/6).

Sejarah ”Koto Tuo Lautan Api” sendiri, menurut Marnidaswati atau Tati terjadi sekitar tanggal 10 Juni 1949 lampau. Ketika itu, Belanda yang berhasrat untuk kembali menguasai tanah air, baru saja melancarkan agresi militernya ke sejumlah penjuru, termasuk Koto Tuo.

Saat Agresi Militer inilah, Koto Tuo benar-benar membara. Rumah dan lumbung padi penduduk dibakar. Pemuda-pemuda dibantai tanpa perikemanusiaan. Namun tidak seorangpun di antara mereka yang bimbang.

Sebaliknya, rasa cinta dan setia kepada negara, tetap dijalankan. Selepas peristiwa ini, masyarakat Koto Tuo hidup menderita. Bahkan, ketika orang-orang pula ke rumah bagus denga bersuka ria, mereka harus rela kembali ke gubuk dan hidup sengsara. Kini, semangat perjuangan itulah yang kembali diperingati. (frv)

Padek, Selasa, 01 Juli 2008

kami akan membuat tayangan dokumenter tentang PDRI... TV One 14 oktober 2008 jam 11 malam.
smoga bermanfaat,,, dan bagi yang tertarik dengan sejarah indonesia bisa melihat tayangan-tayangan kami di nama dan peristiwa TV One.

digidu999@yahoo.com

Saya peminat sejarah PDRI dan PRRI. Klo bisa tulisan tentang PRRI tolong dimuat juga disini.

sanak gus,ambo pernah 'nyasar' ke kototinggi yang dekat suliki kan..??, ada monumen PDRI di sana. sedikit prihatin karena kisah PDRI sepertinya sudah agak terlupakan sama zaman.